Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
LingkariNews — Belum tuntas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, Papua kini menghadapi ancaman serupa dalam skala yang masif. Titik api karhutla Papua pertama kali dilaporkan muncul pada 18 Juli di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, kebakaran disebabkan oleh kondisi cuaca panas, angin kencang, serta banyaknya semak dan ilalang kering memperparah kebakaran.
Papua Selatan disebut menjadi episentrum karhutla seiring dengan masifnya pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan BNPB, luas karhutla Papua Selatan mencapai 695 hektare dengan 379 titik panas. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan laporan sebelumnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB masih terdapat 171 titik api. Sebanyak 253 hektare lahan juga belum padam dari total area terdampak. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan karhutla Papua pada 31 Oktober 2026. Saat itu, data menunjukkan terdapat 943 titik panas, 263 titik api, dan luas terbakar 1.742 hektare. Area yang belum padam kala itu mencapai 577 hektare.
Berton menyebut penurunan tersebut sebagai perkembangan positif. Namun, penurunan ini belum berarti api sepenuhnya terkendali. Data luas terbakar masih perlu diverifikasi lewat pemantauan dan pemeriksaan lapangan. Angka geospasial dapat berubah mengikuti pembaruan pemetaan.
Hingga saat ini, BNPB masih memprioritaskan upaya pemadaman karhutla di wilayah Papua Selatan. Beberapa upaya pemadaman juga telah dilakukan, salah satunya yaitu Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BMKG. Hingga 31 Oktober 2026, telah dilakukan 13 kali penerbangan penyemaian awan di wilayah tersebut. Dalam operasi ini, total 13.000 kilogram natrium klorida (NaCl) telah digunakan sebagai bahan semai. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan.
Namun, Berton mengungkapkan bahwa OMC merupakan upaya pendukung untuk membantu mengendalikan kebakaran. BNPB juga tetap melakukan pemantauan titik api melalui satelit dan drone. Selain itu, petugas terus melakukan pemadaman langsung di lapangan. Kombinasi pemantauan dan penanganan tersebut diperlukan agar perkembangan karhutla Papua dapat terpantau dan titik api yang tersisa segera ditangani.
Akibat karhutla yang belum berhasil dipadamkan, kabut asap tebal mengepul selama berminggu-minggu. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan ancaman kesehatan. Sejumlah warga dilaporkan mulai mengalami batuk akibat memburuknya kualitas udara. Mereka juga semakin kesulitan memperoleh air bersih.
Sebaran asap terpantau meluas hingga ke Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga sebagian wilayah Jayapura. Asap juga terdeteksi mencapai Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kondisi ini dipengaruhi angin yang bertiup dari timur menuju barat laut hingga utara.
Selain asap pekat, karhutla Papua turut mengancam tutupan hutan dan habitat satwa endemik. Sepanjang Januari–Agustus 2026, kebakaran telah menghanguskan 8.707 hektare kawasan Taman Nasional Wasur di Papua Selatan. Padahal, kawasan ini merupakan habitat penting bagi beragam satwa khas Papua seperti walabi, kanguru pohon, kasuari gelambir tunggal, dan cenderawasih.
Mengingat dampaknya yang masif, pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pembukaan lahan terutama praktik pembakaran hutan yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas. Upaya pencegahan juga perlu diarahkan pada aktivitas perusahaan dan proyek pembangunan yang membuka kawasan hutan. Melansir BBC, temuan berbagai organisasi lingkungan dan lembaga hukum di lapangan menunjukkan bahwa titik api karhutla Papua berasal dari area yang telah digusur perusahaan dan proyek strategis nasional (PSN).
(KP/NY)
Sumber
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqev3dp7k8veo
