Ditpolairud Polda Kepri gagalkan penyelundupan kayu bakau ke Singapura (Dok. Ditrpolairud Polda Kepri)
LingkariNews – Penyelundupan 12.000 batang kayu bakau ilegal berhasil digagalkan Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Riau di perairan Pulau Panjang, Kota Batam, pada April 2026.
Kayu bakau tersebut ditemukan di kapal KLM Citra Samudra 9 tanpa dokumen resmi berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dari hasil pemeriksaan, muatan diketahui berasil dari Pulau Jaloh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan diduga akan diselundupkan ke Singapura.
Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum perdagangan kayu ilegal, tetapi juga menyangkut ancaman serius terhadap ekosistem mangrove yang memiliki peran penting bagi pelindung pesisir.
Kronologi Penyelundupan Kayu Bakau di Batam
Pengungkapan kasus bermula saat patroli rutin Ditpolaruid Polda Kepri memeriksa kapal KLM Citra samudra 9 berkapasitas GT 99. Petugas menemukan sekitar 12.000 batang kayu bakau yang diangkut tanpa dokumen resmi.
Kapal tersebut dinahkodai oleh seorang pria berinisial L.E. bersama enam anak buah kapal (ABK). Berdasarkan hasil interogasi, kayu bakau berasal dari Pulau Jaloh dan direncanakan untuk dikirim ke Singapura.
Polisi juga mengungkap dugaan adanya bantuan pendanaan dari seorang warga negara asing berinisial M yang menyewa kapal melalui pihak di Batam. Saat ini, kapal beserta seluruh muatan kayu bakau telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
Para pelaku terancam terjerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta sejumlah pasal terkait lainnya.
Mengapa Kayu Bakau Tidak Boleh Dimanfaatkan Secara Ilegal?
Hutan mangrove atau bakau merupakan salah satu ekosistem paling penting di wilayah pesisir. Fungsi utamanya bukan sekedar pohon biasa, melainkan benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang tinggi, hingga intrusi air laut.
Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut seperti ikan, kepiting, udang, dan burung pesisir. Kerusakan mangrove dapat berdampak langsung terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pemanfaatan kayu bakau secara komersial tanpa izin termasuk tindakan ilegal karena penebangan mangrove diatur ketat oleh pemerintah. Aktivitas tersebut beropotensi menyebabkan kerusakan hutan, hilangnya habitat satwa, hingga mempercepat perubahan iklim akibat berkurangnya kemampuan mangrove menyerap karbon.
Indonesia sendiri memiliki kawasan mangrove terbesar kedua di dunia sehingga perlindungannya menjadi bagian penting dari upaya konservasi lingkungan nasional.
Dampak dan Ancaman Perdagangan Kayu Bakau
Perdagangan kayu bakau ilegal kerap terjadi karena adanya permintaan pasa terhadap jenis kayu yang dikenal kuat dan tahan di lingkungan lembap maupun perairan. Namun, praktik pengambilan dan distribusi yang melanggar aturan berisiko menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem mangrove.
Jika penebangan mangrove terus terjadi, wilayah pesisir menjadi rentan terhadap abrasi dan banjir rob. Dalam jangka panjang, kerusakan mangrove juga dapat mengurangi hasil tangkapan nelayan karena ekosistem tempat berkembang biak ikan ikut rusak.
Karena itu, pemerintah melalui aparat kepolisian dan instansi terkait terus meningkatkan pengawsan terhadap aktivitas penebangan dan pengiriman kayu bakau ilegal. Masyarakat juga diimbau ikut berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Kasus di Batam menjadi pengingat bahwa penyelundupan kayu bakau bukan sekedar tindak pidana perdagangan ilegal, tetapi juga ancaman nyarta terhadap keberlangsungan eksositem mangrove Indonesia.
(NY)
Sumber
https://rri.co.id/tanjungpinang/hukum/hukum/2357743/ditpolairud-polda-kepri-gagalkan-penyelundupan-12000-kayu-bakau
