Kelompok Masyarakat Sipil Kritik Agenda Kebijakan Iklim Indonesia di COP31

Iklim 16 Nov 2026 142 kali dibaca
Gambar Artikel

LingkariNews — Arah kebijakan iklim Indonesia yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil. Koalisi untuk keadilan iklim (JustCOP) menilai, agenda pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal.

Masyarakat Pesisir Belum Mendapat Perlindungan Memadai

Kritik terhadap kebijakan iklim Indonesia muncul setelah Hashim Djojohadikusumo membuka Paviliun Indonesia di Antalya, Turki, pada 9 November 2026. Dalam pidatonya, Hashim menyampaikan pentingnya menyelaraskan aksi iklim dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pernyataan tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah dinilai masih mengutamakan mekanisme pasar dalam upaya mengatasi krisis iklim. Padahal, kebijakan iklim seharusnya menyangkut perlindungan hak masyarakat dan pengakuan terhadap peran mereka dalam menjaga ekosistem.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih, menilai masyarakat sering ditempatkan sebagai pelaksana program konservasi. Padahal sejatinya, mereka memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan ekosistem di wilayah hidupnya. Akibatnya, masyarakat pesisir harus tunduk dan mengikuti standar konservasi pemerintah. 

Fikerman mencontohkan masyarakat pesisir Sulawesi Utara yang tidak leluasa mengelola mangrove karena kawasan tersebut diklaim pemerintah masuk dalam wilayah Taman Nasional Bunaken. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik sekaligus mengancam sumber penghidupan masyarakat. 

Persoalan keadilan iklim juga terlihat dalam pengelolaan kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, 70% tutupan hutan dengan kondisi terbaik justru berada di wilayah adat dan kelola rakyat. Namun, kontribusi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum mendapat perhatian yang sepadan.

Pendanaan iklim dinilai belum menjangkau masyarakat penjaga hutan, dan justru lebih banyak mengalir kepada pihak yang merusak lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara kontribusi masyarakat dan akses terhadap manfaat kebijakan iklim.

Mekanisme Karbon Juga Jadi Sorotan

JustCOP juga mengkritik rencana pemerintah yang menempatkan perdagangan karbon sebagai bagian dari kebijakan iklim Indonesia. Dalam pidatonya, Hashim menyebut hutan hujan tropis Indonesia memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Potensi tersebut menurutnya dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun, mekanisme kredit karbon dinilai berisiko memunculkan persoalan baru. Ekspansi bisnis karbon berpotensi mendorong pembukaan konsesi baru yang dapat memperparah deforestasi. Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menilai pengembangan energi terbarukan lebih efektif untuk menekan emisi sektor energi.

Ketergantungan Batu Bara Hambat Transisi Energi

Agung juga menyoroti kontradiksi antara target energi surya dan ketergantungan industri terhadap batu bara. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp pada 2029.

Di sisi lain, kapasitas pembangkit batu bara untuk industri juga terus bertambah. CERAH mencatat kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive yang beroperasi mencapai 19,3 GW dan berpotensi meningkat hingga 31 GW. 

Menurut Agung, ekspansi pembangkit tersebut berisiko mempertahankan ketergantungan industri terhadap batu bara. Karena itu, pemerintah didesak menghentikan proyek pembangkit berbahan bakar batu bara. Kebijakan iklim perlu mendorong transisi energi yang tidak hanya menekan emisi, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara adil.

Kebijakan Iklim Harus Melindungi Masyarakat Adat

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menilai pidato pemerintah belum menyentuh persoalan keadilan iklim. Ia meminta pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan tersebut perlu disertai perlindungan kepemimpinan, pengetahuan tradisional, dan ruang hidup masyarakat.

Berbagai kritik dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa kebijakan iklim Indonesia belum berorientasi pada penurunan emisi. Kebijakan perlu menjamin hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Perlindungan ekosistem harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini menjaganya.

(KP/NY)

Berita Terpopuler

1
Indonesia Penghasil Sampah Terbesar Ke-5 Dunia: Produksi dan Jenis-Jenisnya
2
Kepolisian Ungkap Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp1 Triliun
3
Perkembangan Industri Gula Tahun 2020 hingga 2025
4
Cerita Sejarah, Fakta Menarik, dan Peran Ekologis Sungai Brantas
5
Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera: Bencana Alam atau Kerusakan Alam?

Grafik Harga Gula

Raw Sugar: -
-
White Sugar: -
-
White Sugar: -
-