LingkariNews — Pemerintah membuka ruang untuk mengkaji berbagai usulan penguatan program bantuan pangan, termasuk wacana memasukkan gula pasir sebagai salah satu komoditas dalam paket bantuan pangan nasional. Namun hingga saat ini, pembahasan mengenai usulan tersebut belum dilakukan secara resmi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah terus menerima dan mencermati berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait pengembangan kebijakan pangan yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa usulan memasukkan gula ke dalam program bantuan pangan masih berada pada tahap masukan dan belum masuk dalam pembahasan pemerintah.
“Kalau terkait konteks kemandirian pangan, tentu itu menjadi hal yang penting. Tetapi untuk memasukkan gula ke dalam komponen bantuan pangan, sepertinya belum ada pembahasan,” ujar Hanif, dikutip dari Antara, Minggu (14/6/2026).
Pemerintah Pertimbangkan Berbagai Aspek
Menurut Hanif, penambahan komoditas baru dalam program bantuan pangan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan masyarakat, efektivitas program, hingga dampaknya terhadap sektor pangan secara keseluruhan.
Ia menilai setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan sistem pangan nasional.
“Kalau memang belum dibahas, tentu belum kami cermati lebih jauh. Kebutuhan gula juga tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi karena ada berbagai pertimbangan lain yang perlu diperhatikan,” katanya.
Karena itu, pemerintah masih akan mengkaji berbagai masukan yang berkembang sebelum mengambil keputusan terkait kemungkinan penambahan gula dalam program bantuan pangan.
Masih Menunggu Pembahasan Lanjutan
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal mengenai kemungkinan realisasi usulan tersebut. Pembahasan lebih lanjut masih menunggu kajian yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap masukan dari pelaku usaha, petani, maupun organisasi terkait akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan demikian, usulan gula masuk ke dalam program bantuan pangan nasional masih berada pada tahap awal dan belum menjadi bagian dari kebijakan resmi pemerintah.
(NY)
